CIMAHI, (PRLM).- Walikota Cimahi Itoc Tochija akan segera menandatangangi surat pernyataan kesepakatan untuk duduk bersama dalam pembiacaraan terkait pembagian keuntungan PDAM Tirta Raharja bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kab.Bandung Barat (KBB).
Itoc mengatakan, hingga saat ini dirinya memang belum menerima draft surat pernyataan tersebut, hingga ia belum menandatanganinya. Namun, ia berjanji akan segera menandatanganinya begitu menerima surat tersebut.
Itoc menegaskan, Pemkot Cimahi juga memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah Kab. Bandung dan KBB untuk segera menyelesaikan masalah PDAM Tirta Raharja. “Bukan hanya siap tanda tangan, saya siap duduk kalau memang sudah ada undangan dari pemprov sebagai mediator,” ujarnya ketika ditemui, Selasa (30/11).
Mengenai formulasi pembagian hasil usaha PDAM Tirta Raharja, Itoc mengatakan, harus ada pertimbangan peran masing-masing wilayah. “Harus dipahami siapa yang punya sumber air, siapa yang punya alat, dan siapa yang punya konsumen,” ucapnya.
Itoc menegaskan, pembagian hasil untuk KBB harus mempertimbangkan bahwa KBB sebagai pemilik sumber air, Kab. Bandung sebagai pemilik alat, dan Kota Cimahi sebagai pemilik konsumen. “Nanti pembagiannya harus sesuai dan semua keuntungan harus tetap digunakan kembali untuk kepentingan konsumen,” katanya.
Senada dengan Itoc, Asisten Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan Kota Cimahi Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya menyambut baik jika ketiga wilayah ingin segera memperjelas masalah profit sharing PDAM Tirta Raharja. “Untuk aset memang kami berharap suatu saat akan diserahkan, tetapi kalau semua sepakat ingin profit sharing lebih dulu ya kami ikuti,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Syamsul berharap profit sharing dilakukan dengan proporsional sesuai dengan peran masing-masing daerah. “Pada akhirnya yang harus diutamakan adalah kepentingan konsumen. Jangan gara-gara fokus pada pembagian, konsumen telantar,” tuturnya.
Kendati demikian, Syamsul berharap penyerahan aset PDAM Tirta Raharja tetap bisa diserahkan ke Pemkot Cimahi. Namun, Syamsul menyadari bahwa jika itu terjadi, Pemkot Cimahi tetap tidak bisa berdiri sendiri. “Kalaupun nanti sudah diserahkan, kami tetap memerlukan bantuan KBB dan Kab. Bandung, jadi akhirnya tetap saja ada profit sharing,” katanya menjelaskan. (A-178/das)***
SUMBER: FIKIRAN RAKYAT ONLINE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar