Kompas.com/Kurnia AzizahGubernur DKI Jakarta meninjau Waduk Pluit pada Senin (21/1/2013) sore. Untuk menjangkau daerah yang dikelilingi banjir tersebut, Jokowi naik kapal milik Pelindo.
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Joko Widodo disarankan memberi sosialisasi kepada warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk menjawab berbagai isu yang membuat warga galau. Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriatna, munculnya cerita-cerita miring tersebut disebabkan Pemprov DKI belum mengadakan sosialisasi langsung dan menyeluruh seputar program relokasi.
"Harus ada dialog terbuka antara Gubernur dengan warga Pluit," kata Yayat saat dihubungiKompas.com, Rabu (13/2/2013).
Dengan dialog langsung dan sosialisi yang menyeluruh, diyakini warga akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang alasan, tujuan, serta hak dan kewajiban warga maupun pemerintah terkait relokasi dan tata kota secara umum. Dialog tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada warga tentang masa depan mereka setelah program dilaksanakan.
"Bahkan, harus ada surat jaminan atau garansi bahwa mereka akan aman tinggal di Rusun Marunda," ujar Yayat.
Salah satu isu yang berkembang adalah relokasi dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk membangun mal atau pusat perbelanjaan di lokasi tersebut. Menurut Yayat, masyarakat perlu disadarkan bahwa pemerintah melakukan relokasi untuk mengembalikan fungsi waduk dan bukan untuk tujuan lain.
"Perlu dijelaskan bahwa Waduk Pluit tidak akan jadi mal sebab jelas akan dikeruk," kata Yayat.
Dalam pandangan pengajar di Universitas Trisakti itu, informasi yang beredar sengaja dibuat agar sebagian warga tidak mau direlokasi. Simpang siurnya informasi, menurut Yayat, sengaja dikembangkan oleh para pemilik kontrakan dan kos yang telah berinvestasi di lahan tersebut. Mereka dipastikan akan menangguk kerugian akibat program relokasi yang digalakkan pemerintah.
"Karena ada yang rugi, khususnya para pemilik kontrakan yang sudah investasi di Waduk Pluit. Mereka rugi karena bakal sepi," tandas Yayat.
Selain isu seputar pembangunan mal, isu lain yang berkembang di antaranya seputar ganti rugi. Hunian di Rusun Marunda dianggap sebagai kompensasi sehingga warga tidak perlu mendapatkan ganti rugi.
Ada juga isu seputar rencana penggusuran dan soal status sementara warga pindahan di Rusun Marunda. Warga mengkhawatirkan, setelah jabatan Jokowi-Ahok berakhir, mereka akan kembali dipindahkan dari rusun tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar